Demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, utamanya sejak zaman yang sering disebut sebagai Yunani Kuno. Hal ini terjadi, karena secara faktual demokrasi telah menjadi semacam spirit radikal-universal bagi individu atau sekelompok individu yang bernaung di bawah institusi negara untuk terlibat dalam pergulatan politik dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan universal.
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mendapatkan kejelasan pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi dan (2) Untuk mengetahui pemikiran Nurcholish Madjid tentang Partisipasi Masyarakat, kebebasan, penegakkan hukum, dan keadilan sosial dalam demokrasi.
Metodologi yang digunakan yaitu: (1) Metode pengumpulan data dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) sedangkan pendekatannya ialah bentuk deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. (2) Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode analisa data kualitatif dengan analisa data deskriptif interpretatif, yang bertumpu pada titik tolak hermeneutik, ialah suatu cara pendekatan yang melihat secara tajam latar belakang obyek penelitian. Kemudian menginterpretasikannya secara penuh atas fakta-fakta pemikiran dan pandangan subyek penelitian. Dalam hal ini bagaimana dan sejauhmana hubungan pemikiran Nurcholis Madjid dengan latar belakang serta situasi dan kondisi yang menyertainya.
Hasil penelitian ini menunjukkan pertama: bahwa persepsi pemikiran Nurcholish Madjid tentang demokrasi menunjukkan berkembang dan berjalannya secara dinamis menuju ke arah perkembangan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan parameternya ialah seberapa jauh kebebasan azasi seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul itu dapat dilaksanakan dalam berbagai segi kehidupan. Hal ini sangat urgen karena selain melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu, pemerintah tidak hanya membuka kebebasan asasi, tetapi juga harus mendengar, menyerap, dan mengambil aspirasi masyarakat dan kalau perlu melibatkan masyarakat dalam setiap membuat kebijakan publik, dan untuk dilaksanakan bukan hanya untuk didengar, sehingga apa yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah berdampak positif terhadap rakyat. Partisipasi masyarakat adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam megambil bagian dalam proses menentukan kehidupan bersama, terutama di bidang politik atau sistem kekuasaan yang mengatur sehingga individu atau kelompok dapat memperjuangkan nasibnya sendiri dalam berbangsa dan bernegara. Dan kedua, kebebasan menumbuhkan mekanisme pengawasan sosial terhadap segi kehidupan dengan coba dan salah menuju demokrasi yang sempurna. Masyarakat dapat dengan bebas menyampaikan aspirasi tanpa takut dan tidak ada penekanan dari pihak manapun. Penegakan hukum harus datang dari inisiatif pemerintah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, harus adanya diferensiasi antara lembaga kenegaraan menurut kekhususan bidangnya dan penegakan hukum harus independen dan berfungsi secara penuh. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan ketegasan memperhatikan kepentingan rakyat secara nyata dengan pola orientasi ekonomi rakyat patriotik dengan memperhatikan segenap potensi nasional dan tidak bergantung pada pihak asing.