Perkawinan sirri merupakan salah satu bentuk perkawinan yang tidak jarang dipilih masyarakat dari pada melakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara hukum agama (Islam), perkawinan sirri dapat dianggap sah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Meski sah dalam konteks agama, perkawinan sirri masih meninggalkan permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah keabsahan status anak di mata hukum positif. Salah satu kelompok masayarakat yang menerapkan perkawinan sirri adalah Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menjadikan perkawinan sirri untuk perkawinan kedua dan seterusnya setelah perkawinan yang sah dengan isteri pertamanya. Untuk mensiasati masalah status anak, maka anak yang lahir dari perkawinan sirri dinisbatkan pada isteri yang sah untuk memperoleh status sah pada diri anak tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas maka pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap status anak hasil perkawinan sirri di masyarakat Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi; teknik analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun dinisbatkan kepada isteri yang sah, tetap saja anak hasil perkawinan sirri tidak dapat dianggap sah karena kurang relevan dengan proses mendapatkan anak yang sah sebagaimana termaktub dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) ditinjau dari hukum Islam dasar, status anak yang dinisbatkan tidak memiliki status yang jelas karena bukan termasuk anak yang sah dan juga tidak dapat dimasukkan dalam kelompok anak zina atau li’an. Dianggap bukan sebagai anak yang sah karena dalam prosesnya, anak tersebut tidak lahir dari ibu yang dinisbatinya melainkan dari istri kedua ayahnya. Sedangkan dianggap bukan sebagai anak zina karena anak tersebut dilahirkan oleh istri kedua yang sah dalam konteks hukum Islam. Sehingga anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan nasab pada garis ayahnya. Dan tidak dianggap li’an karena ayah dan ibu dari anak tersebut tidak dalam keadaan li’an dengan saling menuduh satu dengan yang lainnya. Namun jika ditinjau dari hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam wujud Kompilasi Hukum Islam (KHI) status anak hasil perkawinan sirri yang dinisbatkan sama seperti tinjauan UU No. 1 Tahun 1974. berdasarkan pada tata ketaatan hukum sebagaimana dijelaskan oleh allah dalam Surat an-Nisa’ ayat 59, maka hukum Islam yang dapat dipergunakan untuk melalui status anak hasil perkawinan sirri di Indonesia adalah KHI.
Kata Kunci: Perkawinan sirri, Hukum Perkawinan Islam; KHI; UU No. 1 Tahun 1974.