Dalam konteksnya dengan pelaksana wasiat, dalam perspektif Pasal 1006 KUH Perdata bahwa pelaksana wasiat yang menerima wasiat harus sudah dewasa. Jika belum dewasa, maka tidak diperbolehkan sebagai pelaksana atau penerima wasiat. Akan tetapi apabila anak yang belum dewasa ingin ditetapkan dalam posisi yang sejajar dengan orang dewasa maka dalam KUH Perdata ada suatu lembaga yang disebut "perlunakan". Yang menjadi perumusan masalah yaitu apa faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya seseorang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata dan mengapa mereka dilarang? Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doktrinal. Sumber datanya yaitu data primer, yaitu KUH Perdata Pasal 1006. dan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung dan relevan dengan judul di atas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud di antaranya KUH Perdata. Data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode hermeneutic dan metode deskriptif analitis.
Hasil penulisan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata yaitu seorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat. dengan demikian dalam perspektif KUH Perdata ada empat orang yang tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat karena dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu 1) seorang perempuan bersuami; 2) seorang anak yang belum dewasa; 3) seorang terampu; 4) siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan.
Dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami asalkan ada izin dari suaminya boleh sebagai pelaksana wasiat. Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah seorang anak yang belum dewasa dan seorang terampu. Dengan demikian dalam tinjauan hukum Islam tentang larangan terhadap orang-orang sebagai pelaksana wasiat dalam Pasal 1006 KUH Perdata, maka dalam hukum Islam pun seorang perempuan bersuami; seorang anak yang belum dewasa; seorang terampu dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum, hanya saja dalam perspektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami boleh saja melakukan tindakan hukum asalkan dizinkan suaminya. Berbeda halnya dengan KUH Perdata bahwa seorang perempuan bersuami dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum meskipun ada izin dari suami.