Pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan diawal akad. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaan masih banyak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara tidak konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Seperti tidak sesuainya antara yang tertulis dengan praktek. Apabila hal ini tidak segera disikapi, maka hal tersebut dapat berdampak pada meurunnya kepercayaan masyarakat terhadap LKS. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Cemerlang Weleri Kendal”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan Bagaimana analisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri Kendal?
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan menganalisis faktor-faktor dalam menetapkan besarnya nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS Cemerlang Weleri Kendal.Penelitian ini merupakan jenis field research dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di KJKS Cemerlang Weleri Kendal.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis membuktikan bahwa penerapan sistem bagi hasil di KJKS Cemerlang Weleri Kendal ditentukan dengan penetapan nisbah serta perhitungan dengan adanya rumus dalam menghitung besarnya bagi hasil yang nantinya akan dibagikan kapada kedua belah pihak (KJKS dan anggota). Penentuan besarnya nisbah dilihat dari berbagai faktor, diantaranya; jenis usaha anggota, modal usaha, lama usaha yang dijalankan anggota, keuntungan modal awal anggota, karakteristik anggota dan prospektif usaha anggota.