Perwalian dalam perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dari beberapa unsur pokok suatu perkawinan yaitu kedua calon mempelai, dua orang saksi dan ijab kabul, wali adalah salah satu rukun yang mendasar dari suatu perkawinan itu sendiri, karena keberadaan seorang wali sangat menentukan sah tidaknya perkawinan. Wali dalam perkawinan ini dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Perwalian atau wali dalam perkawinan ini tidak dapat dipisahkan dengan masalah nasab atau keturunan, karena dengan perkawinan yang sah bertujuan untuk menjaga nasab dengan baik, teratur dan tidak akan terputus. Masalah nasab ini berarti juga membicarakan mengenai anak sah dan anak tidak sah. Ketentuan mengenai anak sah telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan maupun KHI, namun dari kedua hukum positif tersebut terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan ketentuan Fiqh, yang nantinya akan berpengaruh terhadap proses penentuan status wali nikah bagi anak atau calon mempelai perempuan yang dimana pihak KUA memiliki wewenang terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih dalam lagi, dengan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana dasar hukum dalam penetapan wali nikah bagi anak tidak sah atau anak zina yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Gajahmungkur Semarang dan bagaimana pula kedudukan fiqh sebagai pertimbangan tugas KUA dalam permasalahan ini.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), pengumpulan data dilakukan dengan cara interview (wawancara) kepada Kepala KUA Gajahmungkur. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk mengetahui hukum positif yang mengatur perwaliann bagi calon mempelai perempuan yang merupakan anak zina, dan sejauh mana penerapan fiqh munakahat dalam sistem perkawinan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, sehingga dapat digunakan untuk menilai secara intensif terhadap praktek penetapan wali nikah di KUA Gajahmungkur Semarang.
Hasil penelitian ini adalah dasar hukum mengenai penetapan wali nikah bagi anak zina yang ada di KUA Gajahmungkur yaitu dengan mengutamakan ketentuan fiqh yang berdasarkan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No.D/ED/PW.01/03/1992 Tentang Adam Wali. Menurut penulis dalam menetapkan dasar hukum tersebut KUA telah mengutamakan keabsahan nikah, karena sesuai dengan aturan fiqh bahwa anak yang lahir sebelum 6 bulan akad nikah orang tuanya, maka anak tersebut tidak memiliki garis nasab dengan ayah biologisnya yang nantinya juga akan berimplikasi dalam hal perwalian pernikahan. Jika dalam Undang-undang maupun KHI tidak menyinggung permasalahan batas minimal usia kandungan tersebut, maka secara implisit anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah tetap menjadi anak sah meskipun ia terlahir sebelum 6 bulan akad nikah orang tuanya, sehingga pengertian tersebut melahirkan kesimpulan bahwa ayah biologisnya tetap memiliki hak sebagai wali nasab yang akan menikahkanya. Dalam menetapkan permasalahan ini Kepala KUA Gajahmungkur berusaha untuk menghidupkan aturan fiqh yang memang sangat tegas dalam menjaga keabsahan pernikahan. Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai sejauh mana kedudukan fiqh yang digunakan sebagai pertimbangan tugas di KUA Gajahmungkur Semarang, dengan tetap teliti dan cermat dalam penerapan hukum tersebut. Apa yang telah dilakukan bahwa KUA Kecamatan Gajahmungkur sangat mengutamakan syari’at yang telah diatur di dalam aturan fiqh, meskipun di dalam prakteknya KUA Gajahmungkur juga mempertimbangkan hak dari para pihak calon mempelai yang turut menentukan dalam proses penetapan wali nikah tersebut.