Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali. Apabila perempuan nikah tanpa sepengetahuan wali nasab, maka yang terjadi dikemudian hari ialah polemik baru akibat pernikahannya tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di KUA Kec. Tayu. Awal peristiwa pernikahan ini ketika ada calon mempelai yang mendaftarkan diri menikah di KUA Kec. Tayu, terkait dokumen dan persyaratan pernikahan sudah terpenuhi, namun pihak mempelai perempuan mengaku tidak mempunyai wali nasab, maka setelah pihak KUA Kec. Tayu memeriksa dokumen-dokumen pengajuan nikah tersebut ada surat keterangan wali hakim dari kecamatan Tayu. Dengan bukti inilah pihak KUA Kec.Tayu berani menikahkan kedua mempelai dengan wali hakim. Namun setelah 2 tahun pernikahan, pihak keluarga baru mengetahui anak perempuannya sudah menikah. Maka dari hal ini tejadi sidang di PA Pati untuk memutus pernikahan tersebut. Akhirnya terjadi putusan pembatalan pernikahan. Maka dengan perkara ini, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Analisis Terhadap Pernikahan Dengan Memalsukan Identitas Wali Nikah ” (Studi Kasus di KUA Kec. Tayu Kab. Pati). Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masalah pernikahan ini bisa terjadi tanpa sepengetahuan wali nasab dan bagaimana pihak KUA Kec. Tayu memakai dasar hukum dalam pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan wali hakim, padahal wali nasab masih ada.
Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah tertentu guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan analisis yang bersifat “diskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam menikahkan kedua mempelai tersebut di KUA Kec. Tayu Kab. Pati.
Hasil penulis dalam menganalisa persoalan ini adalah KUA Kec. Tayu masih perlu berhati-hati dalam menangani proses pernikahan. PP No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur pernikahan dan pasal 23 KHI tentang wali hakim harus sepenuhnya diterapkan. Terkait dokumen serta keterangan dari pihak yang ingin melaksanakan pernikahan perlu ditanya lebih lengkap sekaligus diteliti kembali, agar suatu saat tidak terjadi kasus pembatalan pernikahan karena dari pihak wali nasab tidak tahu pernikahan anaknya. Hal ini menjadi hikmah sekaligus kewaspadaan oleh KUA Kec. Tayu dengan tujuan kemaslahatan bagi semua pihak khususnya warga Kec. Tayu Kab. Pati.