Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 74 tentang Perkawinan). Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Oleh karena itu poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak, pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas. Oleh karena itu, sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI tentang poligami? Bagaimana perbandingan metode ijtihad hukum antara Hasbullah Bakry dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 KHI?
Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data Primer adalah karya Hasbullah Bakry yang berjudul: Pedoman Islam di Indonesia. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Hasbullah Bakry dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan logis antar pemikiran Hasbullah Bakry dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Hasbullah Bakry sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek. Dalam hal ini hendak diuraikan corak pemikiran Hasbullah Bakry tentang poligami tanpa persetujuan istri, relevansinya dengan Pasal 5 UU No.1/1974 Jo. Pasal 58 KHI.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ijtihad Hasbullah Bakry tentang poligami adalah bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri, sedangkan ijtihad UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI adalah mengharuskan ada persetujuan dari istri. Ijtihad Hasbullah Bakry yang mengatakan bahwa poligami tidak memerlukan persetujuan istri adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan Pasal 58 KHI. Jika dikomparasikan metode ijtihad antara Hasbullah Bakry dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. KHI adalah sama yaitu mengacu pada surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129. Perbedaannya hanya terletak pada penafsiran. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. KHI menggunakan penafsiran kontekstual yang tidak terpaku secara harfiah atau tekstual, namun lebih melihat pada kemaslahatan. Sedangkan Hasbullah Bakry cenderung menggunakan penafsiran tekstual atau harfiah, dan kaku, sehingga metode ijtihadnya tidak merefleksikan kemaslahatan, dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.