Poligami yaitu suami mempunyai istri lebih dari satu orang, dan suami yang ingin menikah secara poligami harus mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama. Dan Pengadilan Agama akan memberi izin kepada suami apabila memenuhi syarat alternatif diperbolehkan poligami yaitu pada Pasal 4 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang penulis teliti bahwa Pemohon ingin punya anak laki-laki supaya bisa meneruskan usaha dan menjadi imam mushola yang Pemohon punya, majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Pasal 4 ayat (2) huruf a kalau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Adapun rumusan masalah penulis yaitu: (1) Bagaimana putusan Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam putusan Pengadilan Agama No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang ditinjau dari hukum formil. (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. yang ditinjau dari hukum materiil.
Metodologi yang penulis gunakan (1) jenis penelitian dokumen (library research). (2) sumber data primer berupa putusan No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. dan data sekunder. (3) cara pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode interview. (4) teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil analisis dan penelitian penulis adalah: pertama, dalam putusan Pengadilan Agama Dengan nomor. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. majelis hakim menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon, karena Termohon sudah tidak mau punya anak lagi dan sudah menyatakan setuju kalau dimadu, karena Pemohon ingin punya anak laki-laki dari calon istri kedua. Menurut penulis, hukum formil dalam perkara tersebut majelis hakim dalam mediasi perlu melibatkan calon isteri kedua pemohon karena dalam perkara poligami calon istri kedua juga mempunyai kepentingan, posita tidak terdapat pasal atau dasar alasan dan dalam hal pembuktian majelis juga harus mempertimbangkan syarat formil bukti-bukti dan saksi serta kekuatan pembuktiannya, agar majelis hakim dapat menyimpulkan dengan tepat apa yang terbukti sebagai fakta perkara. Kedua, melihat dari hukum materiil menutut penulis putusan Pengadilan Agama No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk. majelis hakim tidak mempertimbangkan keadilan Termohon karena dalam Permohonan tersebut tidak terbukti kalau Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena tidak ada alat bukti keterangan dari dokter yang menyatakan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, hanya dengan Termohon menyetujui dan tidak keberatan majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon. Dan hal yang diperbolehkan karena darurat harus diukur kedaruratannya.