Penelitian ini didasarkan atas suatu pemikiran bahwa meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya. Oleh karena itu, sebagai perumusan masalah yaitu bagaimanakah kedudukan ahli waris beda agama dalam hukum waris Islam? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010?
Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif karena mengkaji dan menganalisis putusan MA No.16K/AG/2010 ditinjau dari perspektif hukum Islam. Data Primer adalah Putusan Mahkamah Agung RI No.16K/AG/2010. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan, mayoritas ulama menjelaskan bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan, tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim. Realitasnya tampak pada Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, yang memberikan hak waris kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya. Tergugat mendapatkan 1/2 dari harta bersamanya dengan pewaris dan selebihnya diberikan kepada para ahli warisnya. Tetapi dari 1/2 harta pewaris yang menjadi harta warisan pewaris yang diperuntukkan oleh para ahli waris pewaris, terdapat pula 1/4 bagian untuk Tergugat dalam bentuk wasiat wajibah. Padahal dalam Islam sudah jelas ketentuannya bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan begitupun sebaliknya. Mencermati putusan Mahkamah Agung di atas, dan mencermati pendapat para ulama serta beberapa hadis di atas menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum Islam dengan Putusan Mahkamah Agung. Sebagai rekomendasi: Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama merupakan Penegak Hukum dan keadilan yang menangani perkara ini perlu memahami materi hukum terkait kompetensi pengadilan, terkait hukum antar tata hukum, dan hukum tentang sahnya perkawinan.