Nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh suami kepada istri, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal yang menimbulkan permasalahan adalah ketika terjadi perceraian dalam hubungan suami istri. Permasalahan mengenai nafkah istri yang ditalak ba’in ini terdapat selisih pendapat apakah mantan istri tersebut berhak mendapatkan nafkah atau tidak. Madzhab Hanafi menyatakan bahwa seorang istri yang ditalak ba’in oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah bila mantan istri tersebut dalam keadaan hamil dan tidak hamil, karena madzhab Hanafi tidak membedakan jenis talaknya itu talak raj’i maupun talak ba’in. Pendapat madzhab Hanafi ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang menyatakan seorang istri yang ditalak ba’in tidak berhak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Sehingga dari pernyataan di atas terdapat selisih pendapat.
Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba’in. Bagaimana dasar hukum Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam masa iddah talak ba’n.
Skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) sumber data penelitian ini terdiri-dari data primer berupa pemikiran Madzhab Hanafi tentang hak nafkah istri dalam iddah talak ba’in dalam kitab Badai’ ash-Shanai’ , sumber sekundernya berupa literatur-literatur lain yang membahas tentang nafkah iddah, pengumpulan data melalui studi kepustakaan, teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif normatif.
Dalam analisis ini hasilnya adalah, yang pertama, bahwasanya madzhab Hanafi menyatakan seorang istri yang ditalak ba’in berhak mendapatkan nafkah baik istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Pendapat beliau ini diperkuat dengan alasan-alasannya, yaitu seorang wanita yang ditalak masih berhak nafkah karena suami berhak menahan seorang istri seperti dalam ikatan perkawinan dan alasan selanjutnya karena sebab adanya iddah, tetapi madzhab Hanafi berpendapat bahwa terdapat pengecualian tentang seorang istri yang ditalak ba’in, hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya bisa gugur apabila mantan istri telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, yaitu apabila mantan istri telah murtad dari agama Islam dan telah melakukan perbuatan maksiyat. Madzhab Hanafi menggunakan dasar hukum al-Qur’an surat at-Talak ayat 6 dalam menetapakan nafkah istri yang ditalak ba’in mendapatkan nafkah, karena madzhab Hanafi memandang surat at-Talak ayat 6 ini adalah umum untuk semua talak. Dengan menunjukkan lafadz “Askinuhunna min khaitsu sakantum” merupakan lafadz yang berarti bersifat ‘am, karena dalam surat at-Talak ayat 6 ini tidak terdapat lafadz yang secara khusus menunjukkan bahwa mantan istri yang ditalak ba’in oleh mantan suaminya tidak mendapatkan nafkah