Pernikahan dalam Islam menurut jumhur ulama’ merupakan anjuran (sunnah) bagi kaum muslimin. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kaitannya dengan pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental. Sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa. Yang menjadi masalah adalah bagaimana praktek perkawinan cacat mental di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang? Bagaimana kajian hukum Islam terhadap perkawinan cacat mental yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang?
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data primer yaitu Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, hasil wawancara dengan penderita cacat mental yang melakukan praktek pernikahan, dan wawancara yang dengan beberapa sumber yang terkait di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Sedangkan data sekunder adalah referensi-referensi yang berhubungan dengan perkawinan cacat mental, Adapun metode pengumpulan data di antaranya metode observasi, interview, dokumentasi sedangkan metode analisisnya adalah deskriptif analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang adalah terdapat beberapa praktek pernikahan yang dilakukan oleh penderita cacat mental (tunagrahita). Tidak heran bila kemudian adanya fenomena perkawinan antara pria dan wanita cacat mental dengan menempuh cara yang sama dengan orang pada umumnya. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa akad yang dilakukan oleh orang cacat mental (maghlub ala aqlihi) haruslah memenuhi syarat adanya ijin dari wali. Hukum ini sejalan dengan kaidah taklifiah yang berlaku sebagai pembebanan hukum terhadap mukallaf. Hal ini juga berarti segala sesuatu yang nantinya terjadi dibelakang hari, menjadi tanggung jawab wali. Kajian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa praktek pernikahan penderita cacat mental di yayasan tersebut telah memenuhi kriteria di atas. Namun demikian, tentunya tidaklah akan menjadi demikian jika pelaku terlebih dahulu tidak menerima pembinaan seperti yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang. Sehingga tentu perlu dikaji kembali bagaimana praktek pernikahan penderita cacat mental yang lain.