Dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa system perekonomian, yaitu: kapitalisme, Sosialisme, campuran atau welfare state, dan system ekonomi Islam. Salah satu point penting yang menjadi sorotan perdebatan dalam tatanan perekonomian adalah antara kebebasan dalam ekonomi yang tercermin dalam mekanisme pasar yang bebas dan peran pemerintah dalam perekonomian yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi mekanisme pasar. Urgensi peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur dan tertib telah mendapat pengakuan dari semua kalangan. Namun proporsionalitas wewenang pemerintah dalam mekanisme pasar lah yang kemudian menjadi debatable. Implementasi peran pemerintah dalam perekonomian secara aktual juga perlu adanya suatu mekanisme yang tepat agar perannya tidak bertentangan dengan tujuan mewujudkan keteraturan dalam perekonomian.
Dalam khazanah ekonomi Islam, peran penting pemerintah tersebut sangat diperhatikan, dengan adanya perintah untuk membentuk suatu wadah (yang memilki otoritas/kekuasaan) sebagai implementasi amar ma’ruf nahi munkar dalam menjalankan roda perekonomian agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Wadah tersebut adalah dalam suatu bentuk lembaga hisbah. Dalam perjalanan sejarah Islam, tatanan lembaga hisbah pertama kali diletakkan oleh khalifah Umar Ibn Khattab.
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran lembaga hisbah pada masa khalifah Umar Ibn Khattab. Kajian yang ada disini merupakan kajian literal yang menelusuri sumber-sumber yang menampakkan adanya pelaksanaan peran hisbah pada masa tersebut dengan menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.
Lembaga hisbah dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga hisbah memiliki wewenang untuk memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, peran pengawasan terhadap pasar dilakukan dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan-pengawasan yang dilakukan untuk memastikan berjalannya ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan propaganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur perantara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga.