Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang berpasangan, laki-laki dan perempuan. Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari’at dengan jalan perkawinan. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali perubahan budaya yang terjadi pada manusia. Manusia semakin banyak kehilangan nilai-nilai yang diyakini sebelumnya. Budaya yang serba permisif, pergaulan bebas hingga free sex melanda kalangan muda-mudi. Disamping itu sekarang banyak pelegalan tempat prostitusi. Salah satu fatwa organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang menjadikan perzinaan sebagai kebiasaan atau pekerjaan, tidak boleh dan tidak layak untuk menikahi atau dinikahi.
Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa majelis tarjih PP Muhammadiyah berfatwa tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina? 2) Bagaimana istinbath hukum yang dipakai majelis tarjih PP Muhammadiyah tentang fatwa ketidakbolehan menikah dengan pezina?
Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka). Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina. Teknik analisa data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina didasarkan pada dzahir nash QS. al Nuur ayat 3. Ayat tersebut disamping mengecam perbuatan zina, pezina juga diharamkan bagi orang-orang mukmin. Meskipun para ulama’ berselisih pendapat mengenai hukum menikah dengan orang yang berzina, sebagian ulama menganggap sah perkawinan terebut, selagi memenuhi rukun dan syaratnya. Dan mendasarkan pada hadits Martsad al Ghanawi, dia dilarang oleh Nabi SAW menikah dengan pezina. Istinbath hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina adalah dengan ijtihad bayani. Karena zina secara jelas telah disebutkan dalam nash, baik al Qur’an maupun hadits. Setelah memperhatikan fatwa tersebut penulis cenderung berbeda dengan pendapat majelis tarjih PP Muhammadiyah karena ayat 3 QS. al Nuur telah dinasakh oleh ayat selanjutnya yaitu ayat 32. Dengan pertimbangan aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan, diharapkan pelaku perzinaan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.