Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat di pergunakan sebagai salah satu sarana, guna pengembangan kehidupan keagamaan khusunya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material untuk menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Mengingat peran dan potensi wakaf yang sangat besar, maka wakaf harus dikelola dan dikembangkan oleh orang-orang yang ahli di dalam menangani obyek wakaf serta mempunyai jaminan kepastian hukum.
Nadzir merupakan orang yang beri kepercayakan untuk mengelola dan mengembangkan obyek wakaf, meskipun dalam sisitem perwakafan menurut fiqih tidak disebutkan bahwa nadzir sebagai salah satu rukun wakaf.
Obyek wakaf yang berada di Kecamatan Pedurungan, masih banyak di dominasi untuk masjid dan kuburan dan pengelolaannya berbasis nadzir perorangan. Tugas nadzir di Kecamatan Pedurungan yaitu sebagai penerima dalam setiap obyek yang akan diwakafkan. Tugas nadzir di Kecamatan Pedurungan hanya mengetahui dan menyaksikan obyek yang akan diwakafkan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan obyek wakaf, nadzir menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola dan dikembangkan oleh membentuk lembaga yang terdiri bebarapa orang.
Skripsi ini mengkaji tentang adanya pengalihan tugas nadzir kepada lembaga yang dibentuk oleh nadzir dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pedurungan Semarang, di tinjau dari hukum posiif dan hukum islam. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penulisan yang didasarkan pada penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dteiliti Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dipandang sebagai prosedur penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang/obyek dan perilaku yang diamati.
Setelah melalui beberapa kajian, penulis menimpulkan bahwa ketentuan Pengalihan tugas nadzir merupakan terobosan yang dilakukan oleh nadzir dalam melaksanakan tugas. Langkah tersebut bertujuan untuk menjadikan pengelolaan obyek wakaf yang lebih produktif. Undang-Undang maupun dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah tidak melarang adanya pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf.
Pengalihan tugas nadzir dalam pengelolaan obyek wakaf, dalam Ketentuan hukum islam merupakan prinsip al-wakalah yakni penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan yang berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pengalihan ini diharapkan untuk menemukan terobosan yang baru untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam pengelolaan obyek wakaf.