Syarat poligami telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, di antaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 55-59; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3-5; serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 40-41. Salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah syarat kekurangan dari pihak istri. Dalam perundang-undangan yang telah disebutkan menyatakan bahwa syarat kekurangan istri meliputi: istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Secara yuridis, faktor kekurangan istri di luar atau selain yang termaktub dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai syarat dalam konteks perundang-undangan. Namun ada sebuah fenomena di mana Pengadilan Agama telah memberikan izin poligami kepada Pemohon dengan alasan adanya perjanjian antara Pemohon dengan calon istri kedua dan keluarganya. Lebih fenomenal lagi, dalam memberikan izin, Majelis Hakim menyandarkan hukum pada perundang-undangan yang menerangkan tentang syarat kekurangan istri.
Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn, 2) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim tentang perkara izin poligami karena perjanjian pada Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn.
Metodologi yang digunakan adalah: 1) Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yakni penelitian yang memusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan yang di antaranya adalah Putusan Pengadilan; 2) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yakni memusatkan kajian pada pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara; 3) Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA.Smn; 4) Analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik penalaran berfikir deduktif-induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Secara hukum, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn. Yogyakarta tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara, dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan, yang tidak mengatur adanya kebolehan poligami karena alasan sudah adanya perjanjian untuk menikahi calon istri kedua. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta lemah karena tidak sesuai dengan alasan-alasan kebolehan poligami yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan; 2) Secara hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad dan kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Dengan alasan bahwa dalam berijtihad, seorang mujtahid tetap mendapatkan pahala meskipun kemudian diketahui proses atau hasilnya kurang tepat.
Kata kunci: poligami dalam perundang-undangan, pertimbangan hukum Majelis Hakim, ijtihad.