Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian menikah lagi dengan perawan dengan mengaku jejaka tanpa izin Pengadilan Agama.
Dari uraian di atas timbul masalah di antaranya: Pertama, Bagaimana analisis hukum acara (Hukum formil) dan Hukum Materiil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian, yaitu: Pertama metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Kedua jenis penelitian ini menggunakan field research, Ketiga sumber data yang digunakan adalah: 1) sumber data primer, sumber data primer berupa dokumen/putusan Pengadilan Agama Batang No. 742/Pdt.G/2005/PA.Btg, hasil wawancara dengan hakim pengadilan Agama Batang dan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, 2) Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data ini meliputi ayat al-Qur'an, al-hadits, buku fikih, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 3) Teknik pengumpulan data menggunakan cara studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif.
Hasil penelitian yang didapat bahwa Majlis hakim telah mengabulkan gugatan penggugat dan telah membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena di dalam perkawinan tersebut telah terjadi penipuan, di mana seorang suami yang sudah beristri kemudian beristri lagi dengan perawan dengan mengaku sebagai jejaka tanpa izin Pengadilan Agama. Dari perkawinan tersebut menjadikan hati penggugat menjadi tidak aman dan tidak tenteram. Dasar pertimbangan hukum, Majlis hakim dalam memutus perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg yaitu sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 71 huruf (a) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg sudah sesuai karena Majlis hakim telah membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena di dalam perkawinan tersebut terjadi penipuan dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan poligami.