Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini merupakan proses perjalanan panjang dalam sejarah bangsa Indonesia dan tercantum dalam rumusan sistem pendidikan nasional sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan yang dipahami oleh banyak kalangan lebih terfokus pada pendidikan secara mikro, yakni mengkaji pendidikan pada kurikulum dan metodologi. Sementara pendidikan secara makro, yakni pendidikan secara luas tak banyak dibahas secara detail, maka dalam penelitian ini membahas Politik Pendidikan Agama Islam dalam analisis kebijakan sistem pendidikan nasional yakni (Analisis Materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang (1) Apakah latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional? (2) Bagaimanakah bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah? dan (3) Bagaimanakah Politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah? penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini. Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis isi (contents analysis).

Hasil penelitian ini pertama, bahwa latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan proses penyempurnaan sistem pendidikan nasional yang diterapkan di Indonesia. Gerakan reformasi 1998 tentang reformasi secara politik di Indonesia juga menuntut adanya reformasi dalam bidang pendidikan. Menurut catatan sejarah bahwa pertama kalinya republik ini mempunyai landasan Sistem Pendidikan Nasional yang jelas dan baku adalah pada tahun 1989, dan tentunya tidak serta merta undang-undang Sisdiknas kala itu langsung terlihat dampak yang signifikan. Adanya perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan nasional ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mempermudah tujuan-tujuan tersebut, sehingga adanya pendidikan nasional yang diatur dengan Undang-undang Sisdiknas bisa sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan mendasar bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya membutuhkan proses yang matang agar pendidikan nasional bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah melewati proses panjang perdebatan akhirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional) mengalami pembaharuan. Dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Sisdiknas yang ditandatangani DPR RI tanggal 11 Juni 2003, dan ditanda tangani Presiden tanggal 8 Juli 2003. Maka RUU tersebut telah resmilah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berlaku saat ini dan menggantikan undang-undang Sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kedua, bentuk Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah adalah tercermin pada (substansi dalam diksi dan istilah pendidikan agama, pada istilah pendidikan berciri khas Islam, pada istilah pendidikan keagamaan dan tercermin pada substansi rumusan tujuan pendidikan nasional).

Ketiga, politik Pendidikan Agama Islam dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah adalah (Pendidikan Agama Islam sebagai produk kebijakan politik dalam sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional serta perubahan struktur kelembagaan dan arah pendidikan Islam).

Pendidikan agama Islam merupakan satu kesatuan yang integral dari pendidikan nasional sehingga Pendidikan Agama Islam merupakan tujuan yang harus dicapai, karena dengan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan.