Perkembangan teknologi informasi dan didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih serta adanya jaringan internet yang menciptakan terkoneksinya perangkat-perangkat komputer baik berbentuk personal komputer maupun super komputer sehingga terciptanya aktivitas bisnis dengan teknologi jaringan internet atau disebut electronic commerce (e-commerce). Maka dari sinilah lahir pula mata uang virtual dunia maya (virtual currency) dengan konsep nilai berdasarkan supply dan demand serta mudah, praktis dan efisien dalam melakukan transaksi perdagangan maupun bisnis lainnya. Namun dampak terbesar dalam transaksi online seperti ini diantaranya adalah penipuan, pencurian dan kerugian yang akan dialami pengguna secara tidak wajar.
Berangkat dari masalah di atas ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui analisis jual-beli bitcoin di dunia maya yaitu meliputi bagaimana analisis undang-undang tentang mata uang terhadap alat tukar bitcoin dan prespektif hukum Islam terhadap jual-beli bitcoin di dunia maya. Penyusun memilih tempat penelitian tersebut di website bitcoin exchanger (www.vip.bitcoin.co.id.)
Dalam menelusuri, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan pada skripsi ini. Penyusun menempuh metode jenis penelitian lapangan di dunia maya dengan menggunakan metode observasi partisipasif lengkap dimana peneliti menjadi bagian dalam aktivitas pada sumber data yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi secara akurat, aktual dan terpercaya. Penyusun melakukan beberapa metode pengumpulan data yakni menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, bahwa bitcoin yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan bitcoin tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau Bank Indonesia terhadap bitcoin. Akan tetapi terkait resiko seperti kehilangan dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh penggunanya sebagaimana siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” No: 16/ 6 /DKom. Dalam prespektif hukum Islam bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab praktek yang terjadi terdapat unsur gharar dan maisir, serta menghindari kemadharatan yang dapat terjadi pada pengguna.