Fenomena golput tidak dapat dipungkiri selalu ada pada setiap pemilihan umum baik pemilihan presiden, gubernur maupun legislatif. Golput pada awalnya merupakan gerakan moral yang diproklamirkan pertama kali di gedung budaya Jakarta sebagai bentuk protes terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan oleh negara pada waktu itu.
Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi karena dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Memilih merupakan hak setiap warga negara yang telah dinyatakan dewasa oleh undang-undang untuk memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih presiden, legeslatif, gubernur dan bupati.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan diskriptif-analisis yang menggunakan pendekatan perilaku. Dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung dari partisipasi dan informasi dari objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara denganpihak terkait, dan dokumentasi.
Lokasi penelitian yang menjadi objekpenelitian ini adalah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada Pemilu Legislatif Tahun 2014, dengan alasan Karimunjawa merupakan kecamatan di Karimunjawa yang angka golputnya mengalami kenaikan sekaligus Karimunjawa menjadi kecamatan yang angka golputnya tertinggi di kabupaten Jepara.
Hasil penelitian ini adalah, banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya golput yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan juga peran Penyelenggara pemilu dan para caleg dapil Karimunjawa. Apatis masyarakat terhadap Pileg ini mengakibatkan angka golput dalam pemilihan legislatif di karimunjawa tahun 2014 sangat tinggi.
Jika kekecewaan pemilih terus berlarut-larut dan makin bertambah pada pemilihan Legislatif maka akan terjadi apatisme mayoritas yang akan membawa golput sebagai pemenang, hal ini akan melemahkan legitimasi kepemimpinan terpilih dan membahayakan kelangsungan pemerintahan yang sukses dan mensejahterakan karna kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak ditaati dan kurang mendapat respon positif dari masyarakat.