Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, perekomian negara, moral bangsa dan sebagainya. Di samping itu korupsi merupakan kejahatan yang cenderung sulit ditanggulangi. Hal ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa berupa hukuman percobaan (voorwaardelijke straf). Hal itu semakin menjauhkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia karena akan mengurangi efek jera (deterrent effect) bagi pelakunya.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, bagaimana analisis vonis hukuman percobaan terhadap Putusan PN Semarang Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg. tentang korupsi, dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan PN. Smg Nomor: 61/ Pid. B/ 2005/ PN. Smg, tentang korupsi.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang datanya diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 61/ Pid.B/ 2005/PN. SMG. Dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, diolah dengan analisis deskriptif normatif.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan percobaan pada tindak pidana korupsi berdasarkan tujuan pemidanaan yang tidak lepas dari keseimbangan perlindungan antara terdakwa dan masyarakat. Akan tetapi pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu supaya orang tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana di kemudian hari. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman percobaan terhadap ketiga terdakwa dari aspek yuridis normatif memang sudah sesuai dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun jika dilihat dari aspek keadilan, penjatuhan vonis hukuman percobaan terhadap tindak pidana korupsi sangat mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.
Bahwa dalam hukum pidana Islam, hukuman percobaan tidak diatur secara tegas dalam nash, oleh karena itu hukuman tersebut termasuk dalam kategori ta’zir. Dalam hal ini hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tindakan dan keadaan si pelaku. Penerapan hukuman bagi pelaku ghulul dengan menjatuhkan jarimah ta’zir berupa hukuman percobaan menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai. Karena perbuatan ghulul pada masa sekarang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dan dampaknya bisa merugikan kepentingan masyarakat secara luas.