Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor yang penting dalam tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia, karena tanpa adanya kesadaran hukum sangatlah mustahil dapat ditegaknya hukum dan keadilan
Kejahatan atau tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.
Sodomi atau liwath merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.
Obyek penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara pertanggung jawaban pidana delik dan pertimbangan serta dasar hukum putusan hakim dalam perkara delik pencabulan di Pengadilan Negeri Slawi Kabupaten Tegal.
Penelitian ini merupakan field research yang menggunakan metode deskriptif analitik, dengan mengunakan normative yurudis, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penulis menggunakan data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyelesaian perkara pertanggungjawaban pidana delik pencabulan di PN Slawi, dengan perkara No. 38/Pid.Sus/2013/PN.SLW secara umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- bisa diganti dengan kurungan 6 bulan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan langsung dari terdakwa, keterangan saksi-saksi, alat bukti yang cukup, serta terpenuhi unsur-unsur pencabulan, sedang pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sedang dasar hukum putusannnya adalah pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Akhir kata, permasalahan pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban pidana delik pencabulan terhadap anak di bawah umur, bahwa sannya hukum Islam memandang penjatuhan sanksi terhadap pelaku perzinahan (liwath/sodomi) dalam hal ini belum di interprestasikan dengan baik dalam redaksional undang-undang tersebut sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana belum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di dalam hukum Islam.