Semula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Namun kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan tentang hasil pilkada dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Ketika MA berwenang mengadili sengketa pilkada, demi menegakkan keadilan MA berani membuat putusan di luar ketentuan UU, dan Prof. Dr. Moh Mahfud MD menilai putusan MA tersebut justru bisa dipandang sebagai kemajuan dalam pembangunan hukum kita karena UUD memang mengamanahkan untuk menegakkan keadilan. Tetapi ketika kewenangan tersebut dialihkan ke MK, sebagai amanah UU No. 12 tahun 2008 Prof. Dr. Moh Mahfud MD yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK menerimanya dengan menandatangani MoU tentang pengalihan wewenang memutus sengketa pilkada dari MA ke MK. Jauh sesudah itu, setelah Prof. Dr. Moh Mahfud MD tidak lagi menjabat sebagai Ketua MK, pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pilkada, sebab MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis mencoba mencari informasi dan mencoba memahami kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pilkada menurut pemikiran Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, dan juga menurut perspektif hukum Islam untuk kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebab, dalam perspektif hukum Islam ketika terjadi pemilihan kepala daerah yang kemudian menimbulkan perselisihan tentang siapa calon pemimpin yang sah dan lebih berhak menerima bai’at, maka harus dibuktikan melalui pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti. Untuk itu, maka harus diketahui terlebih dahulu tentang siapa pihak yang paling berwenang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.