Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan termasuk persoalan zina. Dalam hukum pidana Islam, perzinaan itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud. Yang menjadi masalah mengapa dalam konsep KUHP 2012, delik perzinaan hanya dikelompokkan sebagai delik aduan? Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perzinaan itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah-jarimah.
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui konsep pidana zina dalam Pasal 483 RUU konsep KUHP Tahun 2012. (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana zina dalam Pasal 483 RUU Konsep KUHP Tahun 2012.
Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Sumber primer, yaitu Konsep RUU KUHP Tahun 2012 dan penjelasan pasal 483 tentang Zina konsep RUU KUHP Tahun 2012. Sumber sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumenter. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 483 RUU KUHP tahun 2012 terlalu ringan hanya maksimal lima tahun, dan delik perzinaan masih dianggap sebagai delik aduan. Oleh sebab itu, menurut penulis (sebagai temuan baru) perlu perbaikan terhadap rumusan Pasal 483 RUU KUHP dengan menambahkan hukumannya menjadi 20 tahun penjara dan delik aduannya menjadi delik biasa, setidaknya agar bisa memberikan efek jera kepada para pelaku zina baik yang sudah menikah maupun belum menikah baik laki-laki maupun perempuan. Sejalan dengan hukum islam yang menerapkan tiga macam hukuman, yaitu hukuman jilid atau dera, hukuman pengasingan (isolasi) atau taghrib, dan hukum rajam. Hukuman dera dan pengasingan diterapkan bagi pelaku ghair muhsan, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh mereka yang belum merasakan persetubuhan atau belum menikah, sedangkan hukuman rajam diterapkan bagi pezina menurut sebagian ulama ditujukan bagi mereka yang muhsan, yaitu mereka yang telah merasakan hubungan seksual, baik statusnya sedang menikah maupun tidak serta deliknya berupa delik biasa. Sehingga maka dari itu Konsep RUU KUHP tahun 2012 seharusnya mengambil banyak rujukan dari hukum islam yang menerapkan hukuman yang tegas terhadap perzinaan dan menjunjung tinggi pernikahan sebagai jalan keluar dari perangkap perzinaan yang merupakan perbuatan sangat terkutuk.