Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptaan Tuhan paling sempurna. Selain dibekali akal dan fikiran, manusia juga dibekali dengan nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Namun tidak dapat dipungkiri, jika nafsu seksual dapat menjerumuskan pada suatu tindak pidana seperti tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh faktor penyakit eksibisionis. Salah satu kasus yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini terjadi di kota Kebumen, dimana terdakwa Ahmad Darobi S. Pd yang mengidap penyakit eksibisionis telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Dalam hal ini terdakwa melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Dari putusan inilah timbul suatu rumusan masalah yaitu, bagaimana dasar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kebumen?, dan bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perspektif hukum Islam?
Kajian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan pengadilan negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm., sebagai data primer dan peraturan perundang-undangan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam sebagai data sekunder, sedangkan analisis data mengunakan deskriptif analisis.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut penulis kurang tepat. Hal ini dikarenakan majelis hakim tidak memperhatikan unsur pemaaf yang ada dalam diri terdakwa. Penulis juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual bukan sebagai kejahatan. Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman ta’zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek penjera. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologi.