Perampokan (hirâbah) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai permusan masalah, yaitu (1) Bagaimana memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif? Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP?
Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sebagai data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru; b) Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan; 2) Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana; 3) Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Adapun teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa (1) Memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana merupakan keniscayaan. Kebijakan hukum yang perlu diambil adalah melegitimasi norma-norma hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dengan memasukan ke dalam KUHP mendatang, yakni dengan redaksi yang substansinya memuat kata-kata: (a). Barang siapa melakukan tindak kejahatan pengambilan harta orang lain disertai dengan pembunuhan atau pemerkosaan dihukum dengan hukuman mati dan disalib. (b). Barang siapa yang merampok harta orang, membajak dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang. (2) Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap Pasal 365 Ayat (4) KUHP, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman. Perbedaan keempat macam hukuman merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.