Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah, adalah ikatan lahir batin yang lebih ditekankan pada akadnya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama mengatur prosedur dan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana pasal 18 ayat (2) c mensyaratkan usia wali nikah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
PMA tersebut memberikan nilai kekuatan dan kepastian hukum dalam perspektif yuridis, namun dalam perspektif sosiologis terjadi ketidaksesuaian dengan konsepsi fiqh dalam ketentuan umur wali nikah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menegaskan bahwa : “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh”.
Dalam perspektif sosiologis, terbitnya PMA Nomor 11 tahun 2007 Pasal 18 ayat (2) c tersebut memunculkan kontroversi serta pertentangan dari sebagian Kyai di Kabupaten Kendal yang masih memiliki pemahaman konsepsi fiqh sentris, karena dalam konteks usia bagi wali nikah, fuqaha klasik merumuskan syarat wali nikah hanya pada batasan laki-laki, Islam dan baligh, hanya terdapat perbedaan pendapat ulama (ikhtilaf al ulama) dalam hal batasan usianya.
Di wilayah Kabupaten Kendal, terjadi perbedaan interpretasi dan implementasi tentang ketentuan umur wali nikah antara Kyai dan Pegawai Pencatat Nikah, para Kyai menginterpretasikan ketentuan balihgnya wali nikah dengan ihtilam atau sekitar usia 15 tahun sebagaimana tertuang dalam kitab fiqh empat Imam Madzhab, sedangkan para PPN menginterpretasikan balighnya wali nikah berusia 19 tahun sebagaimana tertuang dalam PMA nomor 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 2(c).
Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kabupaten Kendal antara satu dengan yang lainnya berbeda dalam mengimplentasikan ketentuan usia wali nikah dalam PMA tersebut. Dari 19 KUA di wilayah Kabupaten Kendal, terdapat tiga kelompok, pertama PPN yang masih berpedoman pada ketentuan fiqh dalam penentuan baligh wali nikah berdasarkan pendapat dari para tokoh Kyai di Kabupaten Kendal, kedua PPN yang berpegangteguh pada Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 dengan menentukan wali nikah harus 19 tahun, dan kelompok ketiga PPN yang mengkombinasikan antara ketentuan fiqh dengan PMA, artinya dalam menentukan balighnya wali nikah berdasarkan dengan ketentuan fiqh, sedangkan pencatatan data wali nikah disesuaikan menurut PMA dengan cara mencatat usia wali nikah 19 tahun meskipun belum genap 19 tahun.
Melihat respon PPN dan tanggapan Kyai di Kabupaten Kendal dalam mensikapi ketentuan balighnya wali nikah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun sebagaimana diatur dalam PMA nomor 11 tahun 2007, penulis melihat rivalitas atau perebutan pengaruh antara Kyai dan PPN di Kabupaten Kendal dalam interpretasi dan implementasi ketentuan umur wali nikah. Bisa dikatakan bila PPN pengaruhnya lebih kuat dari para Kyai, maka ketentuan usia wali nikah 19 tahun dapat diterapkan dengan baik. Namun bila pengaruh Kyai lebih dominan dari PPN, maka ketentuan usia wali nikah 19 tahun tidak berjalan dengan baik.