Perceraian di bawah tangan adalah perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama.
Dari uraian di atas timbul masalah: Pertama, bagaimana praktek perceraian di bawah tangan di desa Mukti Manunggal. Kedua, bagaimana status perceraian di bawah tangan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yaitu: Pertama, data primer penulis peroleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri. Kedua, sumber data skunder pebilis peroleh dari tulisan-tulisan ilmiah, berupa penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa di Desa Mukti Manunggal terdapat 9 orang pelaku perceraian di bawah tangan dan juga telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam syari’at Islam serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lamandau, sehingga mendapat Akta Nikah. Proses menuju perkawinan tersebut bersifat terselubung, dalam arti ada kerja sama antara pihak pelaku perkawinan dengan pihak Kelurahan dan juga pihak pembantu PPN. Ada pemalsuan identitas yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan perempuan yang masih berstatus sebagai isteri.
Perceraian di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum. Hasil analisa, ketentuan penjatuhan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena lebih membawa terwujudnya tujuan hukum yaitu kemaslahatan. Sebaliknya perceraian di bawah tangan akan lebih terbuka untuk terjadinya kemudharatan berupa tidak ditaatinya aturan hukum talak. Atas dasar itu perceraian di Pengadilan Agama wajib hukumnya.