Tiap manusia harus menghormati manusia yang lain, karena saling menghormati adalah anjuran agama dan negara dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif agama, hukum Islam juga melindungi seorang individu agar tidak dilecehkan kehormatannya. Salah satu contohnya adalah menuduh orang berbuat zina. Orang yang menuduh kalau tidak bisa membuktikannya maka akan dikenakan hukuman had berupa delapan puluh kali dera. Bahkan, untuk melindungi kehormatan tiap-tiap individu negara membentuk tata perundang-undangan. Bagi yang melanggar bahkan bisa diancam hukuman pidana. Aturan yang langsung terkait untuk menjunjung kehormatan individu dari individu yang lain tertuang dalam hukum positif, khususnya di KUHP pasal 310 dan pasal 311 secara terang-terangan mengancam dengan pidana penjara dan denda. Namun, aturan perundang-undangan adalah benda mati, semua tergantung masyarakat sebagai adressat hukum.
Dalam ranah das sein, masih banyak kasus pelecehan terhadap kehormatan terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun, ketika ada kejadian yang melanggar pasal 310, seorang hakim harus melihat siapa yang melakukan, sehingga ada individualisasi tindak pidana, artinya melihat siapa pelaku. Sehingga ketika yang melakukan adalah sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga, dan dalam kondisi ekonomi bawah, maka hakim tidak serta merta menerapkan hukuman sesuai bunyi undang-undang.Seperti halnya kasus yang menimpa Sudarmi yang terjerat pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid/B/2009/PN/Smg. Dari putusan tersebut, maka muncul beberapa permasalahan yang mendasar. Pertama, Bagaimana dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik.
Untuk menjawab permasalahan di atas, maka digunakan penelitian berupa kajian pustaka (library researce), yaitu dengan meneliti data-data mengenai pencemaran nama baik. Terutama seumber primernya yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 540/Pid.B/2009/PN.Smrg tentang tindak pidana Pencemaran Nama Baik, Al-qur’an, KUHP, dan al-Hadits.. Setelah terkumpul data-datanya lalu dianalisis baik dengan pendekatan yuridis-normatif dan dalam perspektif sosiologis.
Hasil dari penelitian ini adalah dasar pertimbangan pemberian hukuman yang diberikan oleh hakim di dasarkan atas dasar yuridis yang tertuang dalam pasal 14a KUHP dan alasan sosiologis. Dalam perspektif hukum pidana Islam putusan yang diberikan hakim untuk kemaslahatan yang besar, mengingat Sudarmi adalah tulang punggung keluarga. Dalam kaidah fiqh disebutkan, ‘dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih’, yang artinya menghilangkan kemadharatan diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.