Kecamatan Kaliwungu banyak remaja yang melakukan pernikahan muda, Ada sebanyak 13 kasus di tahun 2014 yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu yang merupakan salah satu kota terkenal dengan kota santrinya, dari beberapa kasus yang terjadi masih ada juga kasus yang kurang memperhatikan hak yang ada pada pelaku yang masih dikategorikan anak-anak menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pernikahan mempelai perempuan berumur 16 dan 17 tahun. Dari latar belakang tersbut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu? 2) Bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). dengan pendekatan pendekatan studi kasus dengan sumber data berasal dari kepala, penghulu dan penyuluh KUA Kecamatan Kaliwungu. Data di peroleh dengna menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis deskriptif dengna tahapan reduksi, display dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan, selain itu hal yang lebih dominan praktek perkawinan ini terjkadi karena pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. 2) Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dari sudut pandang hukum islam sudah sesuai karena merujuk undang-undang No.1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam, Peraturan Menteri Agama yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan fiqih memperbolehkannya, jika dibawah 16 tahun maka pihak KUA tidak berani melaskananakan pernikahan, harus dapat rekomendasi dari Pengadilan Agama. Sedangkan dari sudut undang-undang perlindungan anak KUA perlu menggali lagi batas umur dan lebih memementingkan kematangan dari mempelai guna mewujudkan keluarga yang matang secara fisik maupun mental guna mengarungi bahterai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.