Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan ketetapan atas pernikahan beda agama adalah Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 8 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Pasal 66 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974; Poin 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Pasal 35 Huruf a Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang tahun 1974 menurut Prof. Dr. Hazairin S.H., yang menafsirkan bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.
Oleh karena itu, sebagai rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis alasan-alasan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor.156/Pdt.P/2010/PN.Ska, tentang nikah beda agama dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam perkawinan beda agama.
Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah mengunakan doktrinal (yuridis normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif serta doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska.
Alasan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon atas pernikahan beda agama dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska yaitu menurut Undang-undang perkawinan ada dua penafsiaran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, Pendapat kedua bahwa perkawinan beda agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam Undang-undang perkawinan. Analisis hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 156/Pdt.P/2010/PN.Ska yaitu terdapat pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon atas pernikahan beda agama, Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang usia perkawinan, sudah terpenuhi dari para pemohon. Sedangkan pada Pasal 61 KHI; Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din, dengan kata lain perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan menurut KHI. Akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat tidak ada paksaan dalam perkawinan tersebut, oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan perkawin beda agama.