Salah satu unsur penting dalam perkawinan adalah adanya wali nikah, dalam fenomena sosial sendiri sudah menjadi tradisi dengan perwakilan perwalian ketika akad nikah, hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti kurang siapnya wali atau bisa juga karena grogi, kurangnya pengetahuan sehingga mewakilkan kepada orang yang lebih paham tentang agama, bahkan ada juga yang karena wali tidak bisa hadir ketika akad nikah dikarenakan berada sedang bekerja di luar negeri atau alasan lainnya, meskipun perwakilan wali ini ada beberapa ulam’a yang memperbolehkan namun bagi Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari sangat bertentangan, menurut beliau wali nikah yang hadir tidak boleh mewakilkan karena nantinya posisinya akan juga menjadi saksi perkawinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu’in? 2) Bagaimana tinjauan konteks sekarang di Indonesia terhadap perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu’in?

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitik, dengan sumber data primer kitab “Fatkhul Mu’in” karangan Syaikh Imam Zainudin Abdul Aziz Al Mailabari dan sumber data sekunder berupa buku-buku pendukung yang terkait dengan perwakilan perwalian, data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pendapat Syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Mailabari Tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dalam Kitab Fathul Mu’in tidaklah syah karena mewakilkan perwalian dalam nikah dan ikut hadir beserta orang lain maka pernikahan tidak syah karena statusnya sebagai wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi selain itu akan terjadi dobel peran dari wali sebagai saksi dan wali. 2) Tinjauan konteks sekarang di Indonesia tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah menurut syaikh Imam Zainudin Bin Aziz Al Mailabari dalam Kitab Fathul Mu’in berangkat dari terjadinya perubahan hukum karena kemaslahatan dan tradisi yang berkembang di Indonesia, wali yang hadir dalam majlis akad dalam konteks masyarakat sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada permasalahan karena antara wali dan saksi sudah ditentukan orangnya masing-masing, jadi tidak ada dobel peran, selain itu kekurngcakapan dalam wali dalam menikahkan anaknya menjadi alasan bagi para wali untuk menyerahkan kepada penghulu atau ulama yang lebih tahu agamanya, maka ketika masalah utama ketakutan dobel peran tidak terbukti maka secara hukum menjadi syah.