Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Dalam UU Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya. Untuk menjembatani hal tersebut, Dalam pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun, pembatasan tersebut untuk melindungi keturunan yang dilahirkan, akan tetapi disisi lain undang-undang memberikan kelonggaran kepada pasangan yang kurang umur untuk melangsungkan pernikahan.
Dispensasi nikah adalah kelonggaran yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini hakim menolak permohonan dispensasi nikah dengan alasan tidak terjadi kehamilan sehingga tidak mendesak untuk dilakukan perkawinan.
Dari uraian di atas timbul masalah diantaranya: Pertama, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon istri belum hakim No. 0022/Pdt.P/PA.Kdl Kedua, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan No. 0022/Pdt.P/PA.Kdl tentang penolakan dispensasi nikah karena calon istri belum hamil.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian: Doktrinal karena yang dikaji adalah penetapan Pengadilan Agama Kendal No.0022/Pdt.P/2010/PA. Kdl. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dan data Sekunder di dukung oleh dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian didapat bahwa majelis hakim menolak permohonan dispensasi nikah, dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi dalam hal ini calon mempelai sudah sering melakukan zina, hukum perkawinan ini menjadi wajib apabila seseorang sudah mampu dan di khawatirkan berbuat zina, hal ini sesuai dengan kaidah fiqqiyyah yaitu menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada memperoleh maslahat. Maka dalam kondisi ini seharusnya hakim mengabulkan dispensasi nikah agar tidak terjadi kemadhorotan yang lebih besar