Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antara putusnya perkawinan dapat terjadi karena Perceraian. Perceraian yang dilakukan PNS harus atas izin dari pejabat/ instansi dimana PNS itu bekerja karena sesuai dengan Peraturan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Berangkat dari sinilah penulis meneliti tentang Peran BP4 Kementeraian Agama Kota Semarang dalam Proses Penanganan Perceraian yang dilakukan oleh PNS. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu : Bagaimanakah Peran BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS tahun 2013? dan Bagaimanakah tingkat keberhasilan BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Penanganan Perceraian PNS tahun 2013?
Metode yang digunakan (1) metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Reserarch). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu : Sumber data primer berupa wawancara dari petugas BP4 Kota Semarang dan sumber data sekunder yaitu PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, fikih munakahat, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini. Adapun tehnik pengumpulan datanya peneliti menggunakan tehnik wawancara dengan petugas BP4 Kota Semarang. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa mengenai rumusan masalah tersebut adalah upaya BP4 dalam mencegah perceraian belum begitu maksimal, hal ini karena tidak ada dukungan dari pasangan suami isteri yang mendaftarkan permasalahannya di BP4 Kota Semarang. Rata-rata permasalah yang masuk ke BP4 sudah parah, sehingga tiap pasangan meminta surat rekomendasi sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah mereka.
. Keberhasilan BP4 Kementerian Agama Kota Semarang dalam Prosedur Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013 adalah kecilnya tingkat keberhasilan BP4 dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi disebabkan KDRT, meninggalkan pasangan masing-masing selama beberapa tahun. Petugas BP4 sudah memahami dan berpengalaman dalam menyelesaikan perkara perceraian, teori dan teknik sudah dipahami, hanya saja para petugas di BP4 kurang tenaga dan waktu dalam proses penanganannya sehingga tidak dapat berjalan secara maksimal, dan masih sedikit terkesan sebagai formalitas saja.