Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan dari satu sisi dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dia sudah dianggap sebagai makhluk yang bernyawa. Akan tetapi dari sisi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena janin belum bisa hidup mandiri, ia masih tergantung pada ibunya. Tidak semua kondisi atau keadaan manusia dapat menjalankan peraturan tersebut, karena potensi dan kemampuan manusia berbeda-beda. Salah satu pasal yang ada dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan tentang aborsi, yaitu dalam pasal 75. Pada dasarnya dalam pasal tersebut aborsi dilarang, akan tetapi dalam keadaan tertentu diperbolehkan, seperti indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan?
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dan fiqh.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 ayat 2 poin b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan boleh dilakukan dengan syarat telah memenuhi pemeriksaan medis, sudah berusaha melakukan terapi dengan jalan konseling, mendapat persetujuan keluarga. Meskipun dalam KUHP (leg generalis) sepenuhnya melarang adanya aborsi. Dengan adanya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (leg spesialis), maka larangan aborsi yang terdapat dalam KUHP boleh dilakukan. Leg spesialis derogat leg generalis. Tinjauan hukum Islam terhadap pengecualian larangan aborsi dalam pasal 75 (2) huruf b undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Hukum Islam sama-sama memandang aborsi sebagai perbuatan yang dilarang dan termasuk kejahatan. Oleh karena itu, bagi pelaku dikenakan sanksi atas perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu aborsi diperbolehkan. Berarti dalam larangan aborsi terdapat pengecualian. Dalam hukum Islam, pengecualian ini masuk dalam keadaan dharurat, yaitu suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk menjaga nyawa perempuan yang hamil. Ketika kehamilan perempuan tersebut menyebabkan madharat. Madharat yang ada dalam pasal 75 ayat 2 poin b adalah trauma psikologis. Perempuan yang hamil akibat perkosaan yang mengalami trauma psikologis mempunyai peluang kuat untuk melakukan bunuh diri.