Hampir setiap tahun, perbedaan dalam penentuan awal Ramadan atau Syawal terjadi di Indonesia.Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi terbesar dan tertua di Indonesia.Dalam hal penentuan awal bulan Kamariah, Muhammadiyah kerap mengumumkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah berbeda dengan pemerintah. Namun, Muhammadiyah juga tidak menolak kewajiban akan ketaatan kepada pemerintah sebagai ulil amri sebagaimana yang digariskan dalam surat an-Nisā ayat 59. Fenomena tersebut memunculkan materi pembahasan dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah pandangan tokoh Muhammadiyah tentangulil amri dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah?, 2) Bagaimana implementasi dari tanggapan tokoh Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah?
Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara untuk menghasilkan data primer. Dokumentasi dengan menghimpun buku-buku, karya ilmiah serta artikel-artikel sebagai cara mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui pandangan tokoh Muhammadiyah tentang ulil amri khususnya dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah.Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh struktural Muhmmadiyah, tokoh ḥisāb Muhammadiyah dan tokoh dalam bidang Kajian Al-Quran dan Ḥadīṡ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.Analisa deskriptif dibangun dari data wawancara serta beberapa tulisan maupun karya tulis tokoh Muhammadiyah.
Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama; ulil amrimenurut Muhammadiyah adalah Ruasā (pemimpin), Ulamā; (Orang yang berilmu) dan Umarā (penguasa), sedangkan untuk hal penentuan awal bulan Kamariah, ulil amrinya adalah Ruasā (pemimpin). Pemimpin yang dimaksud itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari ulil amri. Selain itu, ulil amri memiliki batas kewenangan,dalam hal - hal tertentu ulil amri tidak memiliki wewenang sehingga pemerintah tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada umat Islam yang memiliki pandangan yang berbeda dengan pendapat pemerintah. Dalam hal ini adalah berbeda dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal karena masuk dalam bidang keyakinan dan keagamaan. Sehingga ketika pemerintah ikut campur dalam ranah keyakinan dan keagamaan, maka itu merupakan intervensi terhadap keyakinan beragama dan mencederai UUD 1945 pasal 29. Pandangan Muhammadiyah tentang ulil amri dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah memunculkan maklumat dari Muhammadiyah sebagai bagian dari implementasi terkait penentuan awal bulan Kamariah bagi warganya, diantaranya adalah; mengumumkan kepada warga Muhammadiyah terkait penetapan awal puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri, menghimbau dan memperbolehkan warga Muhammadiyah untuk tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dan Menghimbau warga Muhammadiyah untuk menghormati perbedaan dalam memulai puasa dan berhari raya.