Dedak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak mempunyai nilai ekonomis. Dedak tersebut dapat dimiliki seseorang dengan cara membelinya di warung atau di tempat penggilingan padi secara langsung. Dedak yang ada di tempat penggilingan padi bersumber dari para petani yang menggunakan jasa penggilingan padi, namun ada perbedaan pendapat dalam menyikapi kepemilikan dari dedak di tempat penggilingan padi tersebut. Yaitu petani tidak boleh mengambil dedak secara cuma-cuma (harus membeli) padahal petani berhak atas dedak tersebut karena dedak adalah kulit ari yang sudah terpisah dari butir beras milik petani. Meskipun dalam prakteknya kedua pihak yaitu pemilik penggilingan dan petani menyepakati bahwa dedak tersebut dimiliki oleh pemilik jasa penggilingan padi sesuai adat yang sudah berlaku dalam masyarakat.
Dari latar belakang tersebut di atas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis menggunakan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana proses kepemilikan dedak di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dedak hasil selepan padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Secara ‘urf kepemilikan dedak hasil selepan padi di Desa Jamus bisa dijadikan landasan hukum karena ‘urf tersebut termasuk ‘urf shahih yaitu adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama di Desa Jamus, dan selama itu tidak pernah ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggilingan padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela.