Karyawan merupakan satu komponen yang memiliki arti penting dalam proses produksi. Oleh karena itu, sudah selayaknya karyawan mendapatkan kelayakan dalam proses produksi. Seringkali antara karyawan dan pengusaha terjadi ketimpangan sosial yang berakibat pada lambatnya proses produksi. Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motivasi dalam diri mereka. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan insentif guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, upah bisa dijadikan sebagai tolok ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan perangsang tersendiri bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Sebagaimana yang terjadi di catering an Nur desa Robayan kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. Dalam memberikan upah, pihak pemilik catering (orang yang mempekerjakan, musta’jir) tidak memberikan standar yang pasti dalam memberikan upah terhadap karyawan (orang yang bekerja, mu’jir). Selain itu, pemilik tidak menyesuaikan keumuman upah atau upah yang diterima karyawan tersebut di bawah rata-rata.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah pemberian upah karyawan di catering al Nur desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara dan 2) bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap pemberian upah karyawan di catering al Nur desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pengelola dan karyawan di catering al Nur Robayan Kalinyamatan Jepara. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi dan interview. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah yang dilakukan oleh Catering An Nur peraturan di Indonesia tidak memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) No. 102/VI/2004. Ketidaksesuaian tersebut meliputi penentuan masa kerja dan penghitungan jam kerja lembur. Implikasi dari ketidaksesuaian antara pemberian upah di Catering An Nur kepada karyawan adalah adanya perbedaan besaran upah yang diterima oleh karyawan dengan upah ideal yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemberian upah di Catering An Nur Robayan Kalinyamatan dalam perspektif hukum Islam juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketidaksesuaian itu terdapat dalam tidak adanya kontrak kerja antara pemberi kerja dengan pekerja terkait dengan besaran upah pekerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Tidak adanya pemberitahuan kepada pekerja tentang upah yang akan diterima serta molornya pemberian upah tersebut. Elemen-elemen tersebut secara tidak langsung mengindikasikan banyaknya kemadlaratan dalam praktek pemberian upah di Catering An Nur.