Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan akhir-akhir ini telah merambah seluruh aspek bidang kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan, melainkan juga menimbulkan sejumlah persoalan. Aktifitas baru yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, atau bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia, pada dasawarsa terakhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekwensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagi produk yang dari kemajuan tersebut, umat senantiasa bertanya-tanya, bagaimanakah kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.

Salah satu persoalan yang cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya perusahaan yang memproduksi makanan minuman olahan yang belum jelas kehalalanya, disamping itu ditemukanya perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak mematuhi prosedur yang telah ada, Umat , dengan sejalan ajaran Islam, menghendaki agar produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalanya dan kesucianya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Dalam penelitian ini ada dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal produk makanan minuman olahan oleh LP POM MUI Jawa Tengah, kedua, bagaimana sosialisasi terhadap produsen tentang sertifikasi halal produ makanan minuman olahan oleh LP POM MUI Jawa Tengah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder lalu dianalisis menggunakan metode deskriftif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur sertifikasi halal dan penetapan fatwa halal belum terlaksana dengan baik karena ditemukan perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun tidak menggunakan prosedur uang telah ada. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat juga kurang menyeluruh, karena sosialisasi tersebut hanya diketahui oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Sehingga masih banyak masyarakat khususnya produsen di pedesaan yang belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut.