Pada umumnya upacara perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sistim perkawinan adat setempat, baik sebelum perkawinan dilakukan maupun sesudah perkawinan dilakukan (akad nikah) dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Tradisi perkawinan yang demikian memiliki corak yang beragam dimasyarakat dan sebetulnya dalam Undang-Undang tidak ada yang mengaturnya. Salah satu bentuk ekspresi dari adat masyarakat adalah pemberian benda-benda materi ketika pelaksanaan khitbah. Tradisi ini terjadi di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Pemberian ini merupakan tradisi yang turun temurun dan harus dilaksanakan bagi warga masyarakat. Pemberian tersebut merupakan hadiah sebagai bentuk pertanggung jawaban dan tanda bahwa seseorang tersebut sunguh-sunguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang biasa dalam adat jawa disebut dengan paningset.
Peminangan merupakan hanya perjanjian akan menikah dan bukan akad nikah, sehingga peminangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak. Setelah terjadinya pemutusan yang dilakukan oleh sepihak bagaimana dengan status benda -benda tersebut. Penelitian ini mendasarkan pada dua rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana pelaksanaan khitbah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dan yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda yang dibebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan khitbah oleh pihak perempuan.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didasarkan pada studi kasus pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian terhadap tokoh masyarakat, orang-orang yang pernah melakukan pembatalan peminangan, serta orang yang secara sosio ekonomi tidak terlalu mampu. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif guna mengungkapkan hal-hal yang mendasar, mendalam, berorientasi pada proses studi kasus tunggal dan didasarkan pada asumsi adanya fenomena relatif yang dinamis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peminangan di Desa Bandung dengan membawa benda-benda materi merupakan norma adat setempat yang harus dijalankan, pemberian tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai perempuan juga merupakan bentuk tanggung jawab calon mempelai laki-laki yang digambarkan melalui simbol-simbol benda yang diberikan. Simbol yang demikian yang nantinya akan dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Sedangkan denda akibat dari pembatalan khitbah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihak perempuan sebagai konsekwensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (wan prestasi)