Lembaga Peradilan adalah tempat mencari keadilan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, sudah selayaknya lembaga peradilan mampu menyelesaikan sengketa dengan seadil-adilnya, sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan asas hukum acara perdata. Permasalahannya justru peradilan terkadang tidak menyelesaikan sengketa tetapi malah menambah sengketa yang ada (permusuhan). Selain itu proses peradilan yang berbelit-belit dan juga lamanya waktu mengakibatkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung yang tiap tahun semakin bertambah. Mahkamah Agung Sebagai pemegang kewenangan tertinggi kekuasaan kehakiman telah memberikan formula baru guna menangani permasalahan tersebut dengan mengintegrasikan penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keadilan yang manusiawi dan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian inilah yang hendak diperjuangkan oleh mediasi. Pengadilan Negeri Semarang telah melaksanakan mediasi pada bulan April 2007, hal itu dibuktikan dengan dituliskannya proses mediasi ke dalam buku register yang sebelumnya hanya ditulis usaha damai.
Dari diskripsi masalah di atas maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana proses mediasi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegagalan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Dari data-data yang sudah penulis kumpulkan mulai tahun 2007 sampai Desember 2008 menggunakan angket, wawancara dengan mediator dan pengumpulan arsip maka untuk menyusun dan menganalisis data-data digunakan analisis data kualitatif. Yang mana penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif.
Untuk memberikan arah yang lebih jelas dari skripsi ini maka penulis simpulkan pembahasan bahwa Pengadilan Negeri Semarang belum efektif melakukan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 karena dalam penetapan mediator masih menggunakan Perma Nomor 2 tahun 2003. Adapun faktor kegagalanya lebih disebabkan para pihak tidak patuh dengan prosedur mediasi yang ada, salah satu pihak juga tidak hadir. Selain itu dari 8 (delapan) mediator hakim Pengadilan Negeri Semarang baru 1 (satu) mediator yang mempunyai sertifikat dan mediator kurang mengelola waktu mediasi dengan baik.