Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan lewat Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya.
Dalam KHI, tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi adakalanya bahtera rumah tangga tak selalu melenggang dengan lancar. Bisa jadi, karena sudah tidak bisa mempertahankan keharmonisan keluarga, maka perceraian menjadi penyelesaian akhir.
Islam sendiri mengatur pihak yang akan menikah harus menganut agama yang sama atau wanita kitabiyah, jika kedua belah pihak itu berlainan agama atau bukan wanita kitabiyah, maka perkawinan tersebut dilarang. Tentang perceraian yang terjadi karena salah satu pihak melakukan peralihan agama ketika perkawinan sudah berjalan, ada asumsi yang mengatakan bahwa banyaknya kasus perceraian tersebut karena tidak diaturnya dalam Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan beda agama, sehingga terjadi penyelundupan hukum dengan berpura-pura memeluk agama yang satu (Islam). Diakui atau tidak, perkawinan dengan modus salah satu pihak berpura-pura memeluk agama yang sama rawan berakhir dengan perceraian.
Kasus perceraian antara Agus Setiawan bin Himawan Purwito dan Ami Nurmiati binti A Salim yang ditangani Pengadilan Agama Semarang menarik. Sebab pihak yang mengajukan perkara yakni suami sudah pindah agama dari Islam dan kembali ke agama semula, Katholik. Selain itu, meski awalnya perkara yang diajukan cerai talak namun majelis hakim memutuskan dengan putusan fasakh.
Tentu saja putusan ini membawa berbagai dampak baik bagi pihak istri maupun anak-anak hasil perkawinan. Kasus perceraian yang ditangani PA Semarang tersebut dirasa lebih menguntungkan pihak suami. Soal hak asuh anak (hadhanah) misalnya, meski ditentukan lewat proses di luar pengadilan, namun kesepakatan soal ini dirasa tidak selaras dengan hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Sebab mestinya kedua anak hasil perkawinan yang masih dibawah umur yakni Kevin Evan Setiawan (12) dan Cindy Nabila Setiawan (10) jatuh ke tangan pihak ibu, tapi faktanya malah jatuh ke pangkuan pihak suami.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah yang diwakili oleh Pengadilan Agama, Pengacara Syariah dan pihak-pihak lainnya yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam