Pemalsuan yang ditinjau dari asal kata, terdiri dari pemalsuan dan uang, pemalsuan itu sendiri mempunyai arti perbuatan yang membuat sesuatu menjadi tidak tubn. Dan seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan uang akan terkena saksi ancaman pidana menurut KUHP. Kejahatan pengedaran uang palsu merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi beredar secara luas dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian negara itu sendiri serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1072/Pid/B/2004/PN.Smg. yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Nomor 1072/Pid/B/2004/PN.Smg, tentang tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenal tindak pidana pengedaran uang palsu tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya deskriptif analitis. Sumber datanya berupa data primer yaitu putusan pengadilan negeri semarang nomor 1072/Pid/B2004/PN.Smg, dan sumber data sekundernya berupa buku-buku dan aturan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengedaran uang palsu. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif analisis content analisis. Pertimbangan hukum majelis hakim menggunakan pasal 244 dan pasal 245 dan dikenakan sanksi bagi pelakunya dengan hukuman penjara 15 tahun dalam pertimbangan hukum saya kira putusannya sangat memberatkan si terdakwah walaupun dia juga pernah melakukan residivis tetapi majelis hakim mengurangi hukuman si terdakwah sesuai ancaman hukum pidananya. Menurut tinjauan hukum pidana Islam bahwa syariat Islam menjatuhkan sanksi terhadap pidana (jarimah) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan ta’zir tindak pidana pemalsuan uang dalam hukum Islam termasuk ta’zir yang mana ta’zir merupakan sesuatu kewenangan ulil amri (pemerintah), dalam hal ini hukumlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya baik pejabat maupun masyarakat biasa. Serta tunduk dan patuh kepada syari’at Islam untuk mematuhi hak Allah.