Berbagai media massa melansir adanya masyarakat Indonesia di beberapa daerah mengkonsumsi makanan yang menggunakan borak, dan sejumlah barang konsumsi yang berlabel halal, padahal tercampur yang haram. Padahal di Indonesia sudah ada Undang-Undang Republik indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, namun kenyataanya konsumen banyak yang dirugikan dalam segi kesehatan dan kehalalan. Yang menjadi perumusan masalah bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual? Bagaimana analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang prinsip konsumsi dalam Islam berbasis nilai material dan spiritual, relevansinya dengan kebijakan konsumsi di Indonesia?
Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif. Merupakan data primernya adalah buku karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Data sekunder adalah kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan, teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut M. Abdul Mannan, perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1.prinsip keadilan, 2. prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. prinsip kemurahan hati, dan 5. prinsip moralitas. Kelima prinsip ini menjadi pegangan dalam aktivitas konsumsi sejalan dengan ajaran Islam. Pendapat Mannan jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Pada prinsipnya pemikiran Mannan sudah diterapkan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian. Kebijakan menteri tersebut antara lain: pertama, pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan dll. Kedua, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang. Ketiga, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan izin usaha. Keempat, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak dari barang produksi terhadap tingkat kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan aspek agama.