Menurut ulama’ Malikiyah, tambahan pemberian setelah akad nikah wajib diberikan ketika keberadaan tambahan pemberian tersebut termasuk dalam syarat akad nikah dan dianggap sebagai hadiah. Apabila tidak termasuk syarat akad, maka tambahan pemberian tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar. Imam Syafi’i mengkategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan pemberian setelah akad nikah tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah. Sedangkan dari kalangan hanbaliyah, pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, atau dalam istilah lain bisa dikatakan bahwa Ibnu Qudamah mengutip pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tambahan mahar adalah diperbolehkan selagi pasangan suami istri tersebut saling rela.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani? dan 2) Bagaimanakah istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah dalam kitab Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani?
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library research), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab Bada’i al Shana’i fi Tartib al Syara’i karya Abi Bakr bin Mas’ud al Kasani tentang tambahan mahar setelah akad nikah. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah normatif filososfis (fiqh dan ushul fiqh), yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan akad nikah dan tambahan mahar setelah akad nikah.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa tambahan mahar setelah akad nikah didasarkan pada QS. al Nisa’ ayat 24, ketika keduanya sama-sama rela dan kejadian tambahan tersebut bersambung setelah pelaksanaan akad nikah. Sedangkan para ulama’ madzhab yang lain terjadi perbedaan dalam masalah tambahan mahar setelah akad nikah. Menurut ulama’ Malikiyah, tambahan mahar wajib diberikan ketika keberadaan tambahan mahar termasuk dalam syarat dalam akad nikah. Apabila tidak termasuk syarat dalam akad, maka tambahan mahar tersebut tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang ada dalam mahar. Imam Syafi’i mengkategorikan tambahan mahar dalam hibah oleh suami kepada istrinya. Oleh karena itu, terhadap tambahan mahar tersebut diberlakukan syarat-syarat hibah. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang tambahan mahar setelah akad nikah didasarkan pada QS. al Nisa’ ayat 24, yang menjadi point dalam ayat tersebut adalah kalimat “min ba’di al faridhah” (sesudah menentukan mahar itu), al faridhah adalah mahar yang disebutkan dalam akad (musamma). Oleh karena itu, ketika mempelai saling merelakan setelah menetukan faridhah, maka mahar itu termasuk tambahan mahar. Selain didasarkan pada QS. al Nisa’ ayat 24, pendapat Imam Abu Hanifah ini juga dianalogikan dengan akad jual beli. Lebih fokusnya pada permasalahan majlis al aqd (tempat akad). Analogi dalam term ushul fiqh dikenal dengan istilah qiyas.