Pasal 53 ayat (3) secara jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil tidak perlu adanya nikah ulang. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Kelurahan Tegalsari. Para tokoh masyarakat, baik dari golongan ulama’ maupun pejabat Kelurahan, mereka mewajibkan adanya pengulangan nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil. Mereka mengetahui hal tersebut setelah waktu pernikahan kurang dari enam bulan, pasangan tersebut melahirkan. Alasan yang mewajibkan hal tersebut adalah, jika perkawinan itu tidak diulang maka hubungan mereka dianggap “kumpul kebo” dan anak yang dilahirkan nasabnya tidak bisa dihubungkan dengan orang tuanya.
Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah 1) Bagaimana perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perspektif tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari Tegal Barat Kota Tegal tentang pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu Kelurahan Tegalsari tegal Barat Kota Tegal. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil interview dengan tokoh masyarakat Kelurahan Tegalsari. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengulangan perkawinan bagi pasangan kawin hamil merupakan kesepakatan sosial masyarakat Kelurahan Tegalsari. Pengulangan perkawinan bagi pasangan kawin hamil dilakukan sebagaimana perkawinan pada umumnya, yakni dengan cara pasangan suami istri menyiapkan rukun dan syarat perkawinan, ijab dan qabul dan diakhiri dengan doa. Hanya saja pernikahan yang kedua ini tidak lagi dilakukan di depan penghulu dari pejabat KUA setempat. Pengulangan perkawinan sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut hukum Islam pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil di Kelurahan Tegalsari boleh saja dilakukan, berdasarkan pada pendapat mayoritas ulama’ yang menyatakan bahwa pengulangan perkawinan diperbolehkan dan tidak merusak pada akad yang pertama. Perkawinan wanita hamil karena zina tetap dihukumi sah asal rukun dan syarat perkawinannya terpenuhi. Karena perkara haram, dalam hal ini zina, tidak bisa mengharamkan perkara yang halal, yaitu perkawinan. Akan tetapi, apabila pengulangan perkawinan bagi pasangan yang kawin hamil tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghubungkan nasab anak yang dilahirkan dari kehamilan sebelum perkawinan dan jika anaknya perempuan maka orang tua laki-laki bisa bertindak sebagai wali pada waktu anak perempuan tersebut menikah adalah tidak bisa dibenarkan menurut hukum Islam.