Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah. Karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah syarat administrasi perkawinan. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kendal memperbolehkan adanya perkawinan kepada beberapa masyarakat Kaliwungu yang belum bisa memenuhi persyaratan administrasi perkawinan. Dari permasalahan tersebut dapat diambil rumusan masalah: 1) Apa kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kendal dalam menangani masyarakat yang tidak memenuhi syarat administrasi perkawinan, dan 2) Apa alasan Kantor Urusan Agama (KUA) memperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan kepada masyarakat yang belum memenuhi syarat administrasi perkawinan.
Penelitian ini memiliki tujuan: 1). Untuk mengetahui apa kebijakan KUA Kaliwungu Kendal dalam menangani masyarakat yang tidak memenuhi syarat administrasi perkawinan, dan 2). Untuk mengetahui alasan KUA memperbolehkannya.
Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 1) sumber data, yang terdiri atas; data primer dan data sekunder. 2) teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. 3) analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif dengan tujuan membuat pemaparan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian yang ada dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kendal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kaliwungu Kendal menentukan kebijakan bahwa KTP, akta kelahiran, dan surat edaran tentang masa iddah laki-laki tidak menjadi persyaratan dalam perkawinan, hal tersebut dikarenakan pihak Kantor Urusan Agama berpedoman pada kitab fiqih saja, selain itu pihak Kantor Urusan Agama tidak ingin mempersulit masyarakat yang akan melakukan perkawinan dan mengantisipasi terjadinya demonstrasi yang dilakukan masyarakat Kaliwungu Kendal.