Studi ini menguak tentang kewenangan Presiden dalam pemberian grasi dalam pandangan hukum Islam. Kewenangan Presiden dalam pemberian grasi ini mendapat legalitas dan kekuatan hukum, yang pertama dari Undang-undang dasar 1945 yakni Pasal 14 ayat (1) yaitu “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Yang kedua dari Undang-undang No. 05 Tahun 2010 junto Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang grasi yang dalam undang-undang ini mengatur mengenai mekanisme persoalan grasi.
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode conten analysis yaitu sebuah tekhnik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis dan dengan menggunakan pendekatan normatif, artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan Al-qur’an dan Al-hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.
Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. Pertama, Menurut hukum positif bahwa Presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana serendah-rendahnya dua tahun penjara. Kedua, Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh Kepala Negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak Kepala Negara untuk mengampuni hukuman.