Penetapan harga adalah ketetapan harga yang telah ditentukan oleh pihak yang berhak untuk menentukan harga tersebut. Dalam etika bisnis Islam penetapan harga harus berlaku secara umum, saling menguntungkan kepada kedua belah pihak (Ridha), dan harganya sesuai dengan harga pasar. Namun demikian, dalam penetapan harga oleh pemerintah melalui Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 masih terlalu rendah dari harga pasar atau harga yang diinginkan petani. Tujuan kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi tingkat pendapatan petani dan menstabilkan harga gabah. Ini berbeda dengan konsep harga dalam Islam, bahwa harga dalam Islam menganut pada konsep harga yang adil yaitu harga yang dikembalikan kepada pasar (yang dipengaruhi oleh suply dan demand).
Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah di Perum BULOG Kab. Kendal.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Perum BULOG Kab. Kendal. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dangan petani, tengkulak, pemilik penggilingan, dan pegawai Perum BULOG Kab. Kendal, sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif normative-empiris.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sesuai dengan hukum Islam, karena harga gabah kering panen dan kering giling yang ditetapkannya bisa melindungi tingkat pendapatan petani, dan keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 di Perum BULOG Kab. Kendal tidak sesuai, karena Perum BULOG tersebut tidak bisa menyerap gabah kering panen dan kering giling dari petani dan tengkulak, karena harga gabah yang di petani atau di pasar lebih tinggi dari harga yang ditetapakan pemerintah, sehingga petani dan tengkulak menjual gabahnya kepada pemilik penggiling gabah. Implementasi INPRES tersebut jika dilihat dari segi hukum Islam sudah sesuai, karena Perum BULOG Kab. Kendal dalam menetapkan harga kepada petani tidak memaksa dan mengikuti harga pasar. Perum BULOG tersebut dalam melakukan pengadaan atau penyerapan gabah melalui pembelian gabah kering panen dan kering giling, ketika harga di pasar atau di petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dan pihak petani merasa ridha.