Di zaman modern seperti saat ini, handphone menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat. Tidak heran jika angka penjualan handphone di dunia khususnya di Indonesia terus meningkat. Karena sebab itulah, muncul fenomena baru yang cukup menarik yaitu jual beli handphone supercopy. Handphone supercopy merupakan handphone replika yang bentuk, logo, warna, atau ukurannnya hampir sama dengan handphone aslinya. Selain itu, produk ini cukup diminati konsumen karena harganya jauh lebih murah dibanding aslinya. Konsumen handphone supercopy ini juga sangatlah beragam, kebanyakan dari mereka membeli produk tersebut karena butuh pengakuan diri dan ingin dipandang mampu. Padahal, banyak dampak negatif dari penggunaan handphone supercopy tersebut. Disamping itu, negara juga ikut dirugikan karena jual beli handphone supercopy tidak menyumbang apapun untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam skripsi ini, penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana mekanisme dan dampak jual beli handphone supercopy? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli handphone supercopy? Dan bagaimana tinjauan hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli handphone supercopy?
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Setelah mendapatkan data, penulis menganalisa data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.
Dari penelitian tersebut ada beberapa temuan yang telah penulis simpulkan. Pertama; dalam jual beli handphone supercopy, mekanismenya sama dengan jual beli pada umumnya, akan tetapi jual beli ini banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan juga negara dari sektor perpajakan. Kedua; menurut Hukum Islam, jual beli handphone supercopy ini diharamkan karena mengandung lebih banyak mudharatnya dibanding kemanfaatannya. Ketiga; Jual beli handphone supercopy ini juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena banyak hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha usaha juga telah melanggar pasal 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena ada beberapa tanggung jawab yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha dan juga barang yang diperjual belikan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.