Keberadaan pelacuran di masyarakat dianggap kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya dalam bentuk penyerahan diri pada laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Menanggapi hal tersebut Pemerintah kota Semarang mengeluarkan Perda No. 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran. Perda tersebut bertujuan untuk melestarikan nilai-nila luhur budaya masyarakat yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah pelanggaran terhadap praktek-praktek pelacuran di kota Semarang. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektifitas Perda No. 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran dan tinjauan hukum Islam terhadap impelementasi Perda tersebut. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, penulis melakukan analisis yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 10 tahun 1956 tentang penanggulangan pelacuran di kota Semarang terhadap perlacuran belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi pelacuran, karena perda ini hanya melarang pelacuran yang ada di tempat-tempat umum, dan dalam penangkapan pelacuran hanya di dasarkan pada kecurigaan dan prasangka. Akibatnya dilapangan sering terjadi kasus salah tangkap terhadap perempuan baik-baik karena disangka sebagai pelacur. Padahal di dalam hukum pidana Islam, menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezina harus mendatangkan empat orang saksi